Pembekuan Rekening Terhadap Teroris

Pembekuan Rekening Terhadap Teroris – Pusat Pelaporan serta Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) juga akan membekukan beberapa rekening punya perusahaan atau individu yang disangka terkait dengan tindak pidana terorisme atau pengembangan senjata pembunuh massal.

Pembekuan dikerjakan sesudah terima daftar bukti diri korporasi atau individu yang ikut serta dua kejahatan spesial itu dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rekening itu disangka berperan jadi penyalur atau penampung dana.

“Nama-nama itu juga akan di kirim (PPATK) pada instansi pengawas serta pengatur, yakni bank serta Otoritas Layanan Keuangan, ” kata Kepala PPATK Kiagus Badaruddin, Kamis, 10 Agustus 2017.

Menurutnya, instansi perbankan juga akan segera menelusuri semua rekening serta aset yang terkait dengan korporasi atau individu dalam daftar Dewan Keamanan PBB itu. Perbankan akan segera ambil aksi cepat atau pembekuan sesudah temukan rekening serta aset yang disangka terkait dengan terorisme serta pembuatan senjata pembunuh massal.

“Semua sistem dari PBB sampai perbankan berjalan cuma sehari. Ini untuk menghindar perpindahan dana atau peluang yang lain, ” tutur Kiagus.

PPATK sudah sekian kali mengemukakan ada sangkaan pendanaan tindak pidana terorisme yang datang dari dalam maupun luar negeri. Hal semacam ini mengacu pada grup simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang mulai kirim uang pendanaan dari luar negeri lewat rekening serta transaksi virtual.

Akhir 2016, PPATK menuturkan ada 97 transaksi dengan keseluruhan Rp 88, 8 miliar dari Australia ke Indonesia yang disangka jadi pendanaan pada anggota jaringan simpatisan ISIS yang dikomandoi Bahrun Naim. Dana sama juga terdaftar masuk dari Malaysia sejumlah 44 transaksi sebesar Rp 754, 8 juta. Bahrun Naim sendiri di kenal jadi buron terorisme yang punya niat membuat ISIS di Asia Tenggara dengan partnernya, Mahmud Ahmad, bekas dosen satu diantara kampus di Malaysia.

PPATK juga mencatat aliran dana terorisme dari Indonesia ke luar negeri. Dana paling banyak dialirkan dari Indonesia ke Australia sejumlah enam kali dengan jumlah Rp 5, 38 miliar. Aliran dana dari Indonesia sempat juga terdaftar ke Filipina sejumlah 43 transaksi dengan jumlah Rp 229 juta. Walau menampik memberi detil, PPATK juga mencatat ada aliran dana dari Filipina ke Indonesia sesudah serangan Marawi.

Kepala Sisi Penerangan Umum Markas Besar Kepolisian, Komisaris Besar Martinus Sitompul, pernah menyebutkan Korps Bhayangkara memanglah sudah memohon pertolongan PPATK serta Bank Indonesia untuk menelusuri pendanaan terorisme, termasuk juga pemakaian uang virtual. Sebagian transaksi yang dikerjakan grup Bahrun Naim sendiri terdaftar memakai uang virtual di Paypal serta Bitcoin. “Kami memahami regulasi serta langkah pengumpulannya, ” kata Martinus.

Kepala Tubuh Nasional Penanggulangan Terorisme, Inspektur Jenderal Suhardi Alius, juga menyebutkan kerja sama antarlembaga penegak hukum, pengawasan, serta perbankan begitu perlu untuk memutus pendanaan terorisme. Menurutnya, grup teroris masih tetap tergantung pada ketersediaan dana sebelumnya lakukan serangan.