Jokowi Mengemukakan Visi-Misi Melalui Program Visi Presiden

Jokowi Mengemukakan Visi-Misi Melalui Program Visi Presiden – Capres nomer 01 Joko Widodo (Jokowi) serta capres nomer 02 Prabowo Subianto saling udah mengemukakan pidato yang terselip pada visi-misi dan program mereka semasing apabila menangkan Pemilihan presiden 2019.

Jokowi mengemukakan visi-misi melalui program ‘Visi Presiden’ yang disiarkan lima stasiun tv pada Minggu (13/1) malam. Dalam acara berdurasi 30 menit itu, Jokowi menjelaskan pencapaiannya jadi presiden saat empat tahun ke depan.

Calon petahana itu ikut memaparkan program apa yang akan dilaksanakan apabila kembali dipilih dalam kontestasi pemilihan presiden.

Selang satu hari, giliran Prabowo yang kerjakan perihal mirip. Dia mengemukakan pidato berkebangsaan bertema ‘Indonesia Menang’, di JCC, Senayan, Jakarta. Meskipun Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan pidato berkebangsaan itu cuma ditayangkan melalui format streaming, kenyataannya ditayangkan juga oleh stasiun tv swasta keseluruhannya.

Aktivitas Jokowi serta Prabowo itu juga memperoleh sorotan dari Komisi Penentuan Umum (KPU), Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasalnya waktu ini belum juga masuk skedul kampanye terbuka yang ditayangkan mass media seperti yang udah diputuskan pada Ketentuan KPU. Itu baru bisa dilaksanakan 21 hari sebelum saat tenang atau semenjak 23 Maret hingga 13 April 2019.

Ketua KPU Arief Budiman malas berspekulasi berkenaan pendapat pelanggaran kampanye yang dilaksanakan Jokowi atau Prabowo. Arief mengatakan waktu ini Gugus Pekerjaan yang terdiri atas KPU, Bawaslu, serta KPI tengah kerjakan analisis berkenaan aktivitas ke-2 capres itu.

“Butuh dicek dahulu. Supaya Gugus Pekerjaan berjumpa lalu lihat semua yang udah dilaksanakan lantas supaya mereka kelak ambil kesimpulannya,” kata Arief kala dijumpai di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

Arief memaparkan pemasyarakatan visi misi merupakan aktivitas yang diadakan KPU serta Bawaslu. Menurut Arief, apabila penyampaian misi dan visi dilaksanakan semasing pasangan calon, hal semacam itu dimaksud kampanye.

Kampanye, kata Arief, sudah bisa dilaksanakan semenjak tiga hari selesai pengesahan pasangan calon. Sesaat untuk kampanye terbuka serta ditayangkan mass media, baru bisa dilaksanakan 23 Maret hingga 13 April 2019.

Peraturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu atau Ketentuan KPU Nomer 23 Tahun 2018 mengenai Kampanye Pemilu.

Dalam Kasus 274 ayat (1) huruf a UU Pemilu di jelaskan, “Materi kampanye mencakup: visi, misi, serta program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden serta Wakil Presiden.” Lalu di Kasus 275 tercatat di antaranya jika kampanye dapat dilaksanakan lewat, iklan mass media buat, mass media elektronik, serta internet.

Bawaslu ikut mencium kemampuan pelanggaran administrasi kampanye di luar skedul yang dilaksanakan Jokowi atau Prabowo.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan kecuali ke-2 capres, Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf serta Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi atau stasiun tv yang menyuguhkan acara itu dapat digunakan sangsi.

Melalui Gugus Pekerjaan yang ada, kata Fritz, pihaknya tengah mengupas pendapat pelanggaran kampanye yang dilaksanakan ke-2 calon capres. Baik Jokowi atau Prabowo punya potensi melanggar Kasus 492 UU Pemilu atas aksi mereka itu.

Dalam beleid itu ditata siapa-siapa saja yang dengan menyengaja kerjakan kampanye di luar skedul yang dipastikan KPU dipidana dengan pidana kurungan sangat lama setahun serta denda sangat banyak Rp12 juta.